Sosialisasi Program KOTAKU

Jakarta, 27 April 2016 Pemda Jadi Penentu Prioritas Wilayah Penanganan Kumuh Jika memungkinkan, kekumuhan terhapus dari Indonesia, meski kumuh ringan sekalipun. Namun penanganan kumuh bukan perkara mudah untuk ditangani. Diperlukan kerja sama kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Terutama Pemda, diharapkan mampu menjadi nakhoda dalam peningkatan kualitas dan pencegahan kawasan kumuh. Menjadi nakhoda dalam arti bahwa Pemda menjadi penentu prioritas lokasi mana saja di wilayahnya yang harus ditangani. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo dalam Talkshow Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Kumuh: Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Strategi Pencapaian Kota Tanpa Kumuh. Talkshow ini merupakan sesi kedua dalam kegiatan Sosialisasi Nasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Sheraton Gandaria City, Jakarta, pada Selasa, 27 April 2016. Selain Nugroho, sebagai narasumber talkshow adalah Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR Rina Farida, dengan moderator Teuku Parfinanda. Kegiatan Sosialisasi Nasional ini dibuka oleh Direktur Cipta Karya, Kementerian PUPR Andreas Suhono, dihadiri oleh sekira 1.200 peserta, terdiri atas bupati, wali kota, kepala dinas PU/Perkim, Satker Provinsi, Satker PIP Kabupaten/Kota, Bappeda, Kantor Pertanahan dan jajarannya. Hingga berita ditayangkan, talkshow masih berlangsung dan memasuki sesi tanya-jawab antara peserta dengan narasumber. [Red]